Evaluation of the Implementation of Law No. 1 of 1970 on Occupational Safety: Challenges, Effectiveness, and Policy Recommendations
Article Sidebar
-
Workplace safety, Law No. 1/1970, Industry 4.0, supervision, sanctions, OSH technology
Abstract
This policy analysis evaluates the implementation of Law No. 1 of 1970 on Occupational Safety in Indonesia, focusing on its effectiveness, challenges, and relevance in the Industry 4.0 era. With technological advancements and changing work conditions such as remote work and automation, the law is considered inadequate to address emerging risks. Using a qualitative approach, the analysis examines the legal framework, regulatory overlaps between the Ministry of Manpower and the Ministry of Health, and the effectiveness of field inspections. Findings reveal significant challenges in the law's implementation. Workplace safety inspections are suboptimal due to limited numbers and quality of inspectors and insufficient use of technology in monitoring. Several studies highlight how decentralized labor inspections at the provincial level lead to poor coordination and resource allocation. Additionally, penalties such as a maximum fine of IDR 100,000 fail to deter violators effectively. Recommendations include revising Law No. 1/1970 to address modern challenges, increasing the number and capacity of occupational safety inspectors, and adopting sensor-based real-time monitoring technologies. Stronger administrative sanctions, as seen in ISO 45001 standards, are necessary to enhance compliance. Training and awareness programs should also target SMEs with low compliance levels, ensuring improved workplace safety across industries.
Full text article
References
Aprila, N. (2021). Implementasi Perlindungan Hukum Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Pekerja Di PT Systema Precision Indonesia Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja. Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Ariesty, S. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Wanita di Hotel Holiday Inn Bandung Dalam Meningkatkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja Jo. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Unpas.
Awaliyah, P. V. S., & Effendy, D. (2024). Perlindungan terhadap Keselamatan Kerja bagi Pekerja Wanita pada Malam Hari di Cafe X Kota Tasikmalaya Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. In Bandung Conference Series: Law Studies (Vol. 4, No. 2, pp. 951-955).
Bilqis, K., Sultan, M., & Ramdan, I. M. (2021). The correlation between occupational health and safety (OHS) culture with the unsafe behavior of construction workers at PT. X Kutai Kartanegara Regency. J Kesehat Masy Mulawarman, 3(1), 19.
Emiliania, N. (2016). Relevansi Atas Ratifikasi Konvensi Ilo Nomor 187 Tahun 2006 Tentang Landasan Peningkatan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja. Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya.
Lala, A., & Indramayu, G. A. B. (2018). Urgensi Penerapan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang K3 Bagi Tenaga Kerja di Indonesia. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia, 3(11), 1-14.
Muharam, A. S., Ismed, K., Nurhani, N., & Muhyiddin, M. (2022). Urgensi Penambahan Fungsi Pengawasan Ketenagakerjaan pada Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Jurnal Ketenagakerjaan, 17(2), 121-132.
Ningsih, A. D. (2023). Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT Amos Indah Indonesia Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan kerja JO PP Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Sistem Manajemen K3 dalam Masa Pandemi Covid-19. Doctoral Dissertation. Universtas Sultan Ageng Tirtayasa.
Novrianda, R. (2021). Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja Pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) PD. Sarana Pembangunan Rokan Hilir Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir. Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau.
Rambing, R. J. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku yang Menyebabkan Kecelakaan Kerja terhadap Korban Buruh Bangunan Perumahan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. LEX ADMINISTRATUM, 11(1).
Ramdan, I. M. (2010). Efikasi Diri, Pusat Kendali, dan Persepsi Tenaga Kerja sebagai Prediktor Pencapaian Prestasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Kesmas, 5(2), 2.
Ridho, F. (2022). Pelaksanaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Bagi Pekerja Berdasarkan Undang-undang No 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja Di PT. Indah Kiat Pulp And Paper Perawang. Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau.
Rikardo, R. (2016). Implementasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Agansa Primatama Solo Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja. Doctoral dissertation. UII.
Sadewa, B. V. (2021). Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Pabrik Gula Rejoso Binangun Kabupaten Blitar Menurut UU No. 1 Tahun 1970. Dinamika, 27(5), 708-726.
Siagian, N. N., & Susilawati, S. (2023). Evaluasi Komitmen Dan Kebijakan Sistem Manajemen Keselamata Dan Kesehatan Kerja (K3) Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja. ZAHRA: JOURNAL OF HEALTH AND MEDICAL RESEARCH, 3(1), 98-103.
Simatupang, H. (2016). Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja: Studi Pada Kota Tanjungpinang. Journal of Law and Policy Transformation, 1(2), 194-225.
Yusuf, M. F. R., & Effendy, D. (2022). Pelaksanaan Keselamatan Kerja di PT. Kanza Sejahtera berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2019 Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. In Bandung Conference Series: Law Studies (Vol. 2, No. 1, pp. 112-118).
Authors
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Article Details
